MASSA yang ialah pegawai

MASSA yang ialah pegawai

MASSA yang ialah pegawai PT Polo Ralph Lauren Indonesia serta PT Anak pertama Putra Bagak lalu melaksanakan kelakuan unjuk rasa di depan Kantor Dewan Agung, Jalur Merdeka Utara, Jakarta. Era menuntut MA buat mengubah salah satu juri yang menanggulangi masalah bentrokan merk Polo yang menarik industri mereka.

Desakan mereka terpaut mata pencaharian serta kodrat pegawai bersama keluarga, ke depannya. Pegawai memohon MA membagikan kesamarataan. Mereka tidak mau tetapan pemantauan balik( PK) terpaut bentrokan merk yang sidangnya hendak diselenggarakan MA, berakibat pada kodrat ribuan pegawai serta keluarga.

Mereka pula berharap pada Kepala negara Joko Widodo buat memikirkan kodrat para pegawai.

” Kita menginginkan Ayah Kepala negara Joko Widodo buat mencermati harapan kita. Sebab sampai 7 kali kita demo di tempat ini, Pimpinan Dewan Agung tidak mencermati desakan kita ialah kita memohon mengubah satu juri saja, Juri Rahmi Mulyati dalam masalah bentrokan merk PK no 15 tahun 2024,” ucap perwakilan pegawai PT Polo Ralph Lauren Indonesia serta PT Anak pertama Putra Bagak, Janli Sembiring mengambil penjelasan tertulisnya yang diperoleh di Jakarta, Jumat( 23 atau 5).

” Bantu Pak Jokowi, coba dibawa ngobrol Pak Pimpinan Dewan Agung buat mengubah Juri Rahmi Mulyati, janganlah hingga mencuat asumsi kokoh anggapan kalau majelis hukum terdapat apa- apanya bila tidak lekas ditukar,” imbuhnya.

Juri Agung Rahmi Mulyati dimohon ditukar, sebab juri itu pada tetapan lebih dahulu di tingkatan kasasi serta PK No 9, dikira mudarat pihak PT Polo Ralph Lauren Indonesia. Juri Rahmi diharapkan tidak memeriksa masalah PK

Fahmi Babra melawan Mohindar HB No 15 PK atau Pdt. Sus- HKI atau 2024 sebab Juri Agung Rahmi Mulyati sudah berpihak Mohindar HB dalam masalah No 9 PK atau Pdt. Sus- HKI atau 2024.

Ada pula tetapan yang diputus lebih dahulu oleh Juri Rahmi, yakni PK PT Polo Ralph Lauren Indonesia No 9 PK atau Pdt. Sus- HKI atau 2024. Tetapan yang memenangkan pihak MHB itu, ditaksir aneh serta cacat hukum.

” Sebab amat nyata terdapat tetapan berlawanan tahun 1995 dimana merk Ralph Lauren atas julukan MHB telah dihapus serta pula semenjak dini MHB tidak mempunyai merk Polo by Ralph Lauren, dimana perihal itu bisa diamati dari tetapan No 140 atau Pdt. Gram atau 1995 Jkt Pst pada laman 10,” dempak Janli.

” Dan pada laman amar tetapan, dimana tidak terdapat tutur” Polo” serta tidak terdapat tutur” by” serta diperintahkan majelis hukum dihapus, jadi tetapan PK no 9 cacat hukum serta kita berambisi janganlah terjalin balik di masalah PK no 10 serta no 15 yang dikala ini sedang berjalan,” imbuhnya.

Pegawai memohon juri menekuni tetapan yang dikira berlawanan itu. Keberanian MA, tutur ia wajib dikembalikan dalam masalah bentrokan merk Polo by Ralph Lauren

” Sebab amat nyata MHB

cuma dengan fakta duplikat serta merknya Ralph Lauren tidak terdapat tutur Polo serta by, yang bagi tetapan no 140 tahun 1995 telah dihapus, dapat dipakai menghilangkan merk merk Polo kepunyaan industri kita yang sah. Ini abnormal serta cacat hukum bila memenangkan MHB,” nyata Janli.

” Jika Juri Rahmi Mulyati tidak ditukar dalam masalah merk PK no 15 hingga kita akan

MASSA yang ialah pegawai

terus- terusan, kita hendak turun. Hingga desakan kita dipadati, serta juri memeriksa masalah bentrokan merk PK no 15 serta no 10 dengan fakta- fakta hukum yang terdapat ialah terdapatnya tetapan yang berlawanan,” imbuhnya.

” Sebab nyata MHB tidak mempunyai sah standing, MHB tidak mempunyai merk Polo by Ralph Lauren, tetapi mengapa diputus di PK oleh Juri Rahmi serta Juri Agung mempunyai Polo by Ralph Lauren,” tutur Janli.

Pegawai pula memohon Tubuh Pengawas MA, Komisi Yudisial sampai KPK, mengecek 3 juri yang sudah memutuskan PK PT Polo Ralph Lauren Indonesia No 9 PK atau Pdt. Sus- HKI atau 2024. Tetapan yang memenangkan MHB, itu ditaksir berlawanan dengan 2 tetapan lain ialah tetapan no 140 atau pdt. gram atau 1995 atau PN. jkt. pst serta tetapan MA no 3101 K atau pdt atau 1999.

” Pimpinan KPK pula wajib turun mengusut tetapan ini,” ucapnya, didampingi perwakilan daya hukum dari LQ Indonesia Law Firm serta Quetient Televisi, Putra Hendra Giri.

Janli berterus terang tidak mengenali bila konferensi PK diselenggarakan. Tetapi yang tentu, grupnya hendak lalu mengadakan kelakuan hingga Juri Rahmi ditukar. Bila tidak, mereka hendak lalu berdemonstrasi. Karena perihal ini berhubungan dengan kodrat pegawai serta keluarganya.

” Nah kita tidak ketahui konferensi PK- nya bila, sebab PK kan sidangnya tertutup. Sebab tidak ketahui kita lalu turun ke jalur menjaga masalah ini supaya juri tidak salah dalam memutuskan, Sebab kita tidak yakin hukum Indonesia dikala ini, sebab kita tidak ingin semacam yang sudah- sudah,” tutur Janli.

” Kita hendak kelakuan lebih besar lagi. Kita hendak membayang- bayangi, jika dapat kita tidur di depan Dewan Agung. Sebab ini menyangkut desakan hidup orang banyak,” sambungnya.

viral baru saja terjadi pembunuhan di batam => https://advancedent.click/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *